Pemerintah Inggris tengah menggodok rencana kontroversial untuk mengenakan pajak bayar-per-mil (pay-per-mile tax) bagi pemilik mobil listrik (EV) yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2028. Rencana yang kabarnya akan diumumkan dalam Anggaran mendatang ini muncul sebagai solusi mendesak untuk menambal lubang besar pada kas negara akibat anjloknya pendapatan dari cukai bahan bakar (fuel duty). Pergeseran masif masyarakat dari mobil bensin/diesel ke EV, yang bebas cukai bahan bakar, diperkirakan akan mengurangi pendapatan negara hingga miliaran pound sterling dalam dekade ini. Berdasarkan laporan media, skema ini kemungkinan akan mengenakan biaya sekitar 3 pence per mil pada pengemudi EV. Angka ini diperkirakan akan menambah biaya tahunan rata-rata pengemudi EV sekitar £250 (sekitar Rp 5 juta), meskipun jumlah ini masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata £600 yang dibayarkan pengemudi bensin/diesel melalui cukai bahan bakar. Mekanismenya dirancang agar pengemudi memperkirakan jarak tempuh tahunan dan membayar di muka. Jika melampaui batas, mereka akan membayar kekurangan, sementara yang kurang dari estimasi akan mendapatkan kredit. Pemerintah berargumen bahwa langkah ini adalah soal keadilan bagi semua pengguna jalan, serta penting untuk mendanai infrastruktur dan layanan publik. Namun, reaksi dari industri otomotif sangat keras. Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) dan beberapa pemimpin perusahaan otomotif lain secara serempak menyebut pajak bayar-per-mil ini sebagai "langkah yang salah pada waktu yang salah." Mereka berpendapat bahwa saat ini, pasar EV masih rapuh dan membutuhkan insentif, bukan hukuman. Pajak baru ini dikhawatirkan akan menjadi penghalang bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan nol emisi dan pada akhirnya akan melemahkan kemampuan industri dalam mencapai target ambisius ZEV mandate (Mandat Kendaraan Nol Emisi) yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri. Kekhawatiran juga muncul bahwa sistem tarif datar (flat rate) per mil ini akan memberatkan pengguna EV perkotaan jarak tempuh rendah yang umumnya menggunakan mobil-mobil kecil, yang mungkin tidak akan menyumbang pendapatan besar bagi negara. Di sisi lain, respons publik menunjukkan adanya perpecahan. Survei terbaru oleh YouGov mencerminkan bahwa meskipun industri menentang, masyarakat tidak sepenuhnya menolaknya. Data menunjukkan bahwa 43% warga Inggris mendukung ide pengenaan pajak penggunaan jalan berbasis jarak tempuh untuk EV, sementara 34% menentang, dan sisanya belum memutuskan. Dukungan cenderung lebih kuat di kalangan responden yang lebih tua. Perpecahan ini menggarisbawahi dilema Pemerintah: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan komitmen untuk mempercepat transisi kendaraan ramah lingkungan. Jika diumumkan pada Anggaran mendatang, skema ini diprediksi akan melalui proses konsultasi mendalam sebelum implementasi resminya pada tahun 2028.